Uang Rokok dan Mindset Gratifikasi yang Dinormalisasi

"Tidak mungkin kan kita diam saja, orang sudah korbankan waktunya, antar kita ke tempat yang kita butuh, pastilah setidaknya kita harus kasih uang rokok!", ujar seseorang ketika sedang membicarakan masyarakat yang menggunakan jasa layanan gratis yang disiapkan pemerintah

Saya bilaik, hanya bisa menarik nafas panjang, mencoba memahami mindset kuat tentang 'uang rokok' yang entah mereka sadari atau nggak mau tahu, kalau itu udah masuk tindakan gratifikasi. Sedihnya hal ini dinormalisasi, dan akhirnya jadi sebuah hal yang 'wajib' dan merugikan masyakarat.

Lalu saya teringat akan kejadian yang saya alami sendiri di Surabaya.

Di bulan Oktober 2024 lalu, saya berurusan dengan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya. Dan selama 2 bulanan lebih pihak PPA tersebut mendampingi saya dengan biaya, nol rupiah.

Baca juga : Pengalaman Mengajukan Pengaduan Di UPTD PPA Surabaya Atas Kasus Penelantaran Keluarga 

Mulai dari mendengarkan keluhan saya, ditunjukan saran-saran untuk penyelesaian masalah saya yang saat itu mengalami penelantaran keluarga oleh papinya anak-anak.

Saya diarahkan ke Puspaga Surabaya untuk mendapatkan pendampingan psikolog buat anak. Lalu kemudian pihak PPA mengirimkan 2 personil yang mendampingi saya ke mana-mana. Mulai dari mengunjungi puskesmas Pucang Sewu yang menjadi faskes 1 BPJS saya.

Dan yes, karena saat itu BPJS saya tidak aktif lantaran nggak pernah dibayar, jadinya diurusin pihak PPA untuk dijadikan penerima bantuan.

Sayangnya nggak bisa dilakukan karena menurut data, BPJS kami terdaftar dan aktif di sebuah perusahaan. Sepertinya kantor lama papinya anak-anak lupa mengeluarkan datanya, ketika udah keluar dari perusahaan tersebut.

Singkat cerita, saya tetap didampingi ke puskesmas, didampingi menemui psikolog. Bahkan pihak PPA Surabaya membayarkan biaya pemeriksaan dengan psikolog karena memang layanan dengan psikolog tidak di-cover BPJS.

Saya udah berinisiatif membayar sendiri, tapi petugas PPA melarang saya, dan mereka yang kemudian membayar biaya tersebut.

Bukan hanya itu, saya akhirnya memasukan laporan Penelantaran Keluarga dan KDRT Psikis di Polrestabes Surabaya, dan pihak PPA Surabaya sangat antusias membantu mendampingi saya, tanpa ada biaya sepeserpun.

What i'm trying to say adalah, jujur saya sangat kesulitan memahami mindset masyarakat yang mengagungkan 'uang rokok'. 

I know, kalau ditinjau dari sisi kemanusiaan, mungkin itu baik. Berbagi dengan pertugas yang mungkin saja mereka membutuhkan. Meskipun tetap ya, jangan bilang uang rokok, ya uang beli es atau minum kek.

Tapi tahukah mereka, ketika mindset 'uang rokok' ini selalu dibiasakan, maka bersiaplah hal ini menjadi sebuah kenormalan hingga menjadi sebuah 'kewajiban' yang diciptakan sendiri.

Sehingga, ketika ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan gratis tersebut, kenyataannya tidak menjadi benar-benar gratis.

Padahal, kalau mau dipikir secara logika, seperti perkataan kebanyakan orang,

"Kita hargailah orang yang sudah meluangkan waktunya bantu kita!"

What's?

Enggak ya!.

Orang itu, enggak luangkan waktu untuk membantu masyarakat, tapi orang itu memang bertugas untuk melayani masyarakat, sesuai dengan kewajiban pemerintah membantu masyarakat.

Hal-hal yang kita lakukan dengan pemikiran, baik untuk berbagi itu, sepertinya kurang tepat. Karena akan menjadi sebuah kebiasaan dan berubah jadi kewajiban.

Begitulah awal mula pungli atau pungutan liar di berbagai hal, terjadi.

Bayangkan saja, ketika ada petugas yang ditugaskan pemerintah untuk melayani masyarakat. Petugas itu lalu menjadi sangat semangat karena ada masyarakat yang memberikan 'uang rokok' ketika sudah dilayani.

Baca juga : Tak Semua Polisi Dibayar, Ini Pengalaman Saya! 

Rasa bahagia dikasih 'uang rokok' itu, akan berkembang menjadi sebuah ekspektasi bahwa mereka bekerja melayani masyarakat ya pasti dapat uang langsung dari masyarakat.

Akhirnya, ketika ekspektasi mereka tak sesuai dengan kenyataan, di mana ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut, tapi nggak kasih 'uang rokok', mulailah kecewa bertumpuk di hati petugasnya.

Ini belum ketambahan, ketika ada praktik 'uang rokok', yang bikin pelayanan jadi kurang profesional, karena pastinya petugas akan mendahulukan siapa yang ngasih 'uang rokok' ketimbang yang menjalani pelayanan dengan sesungguhnya (nggak pakai bayar sama sekali).

Sayangnya, mindset 'uang rokok' ini begitu kuat di daerah-daerah tertentu, yang sedihnya lagi saya yang terbiasa menjalani hidup 'sesuai yang sebenarnya itu' harus berada di tengah-tengah masyarakat seperti itu.

Semoga Allah kuatkan.

Baubau, 24-01-2026